Muna Barat, katasultra.id – Organisasi Pandawa Demokrasi angkat bicara menanggapi polemik pernyataan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengenai dugaan “perampokan” APBD 2023–2024. Melalui keterangan resminya, Selasa (7/10), organisasi ini menilai pernyataan Darwin berpotensi memicu kegaduhan politik yang dapat mengganggu konsentrasi pembangunan di daerah.
Ketua Pandawa Demokrasi, Yasir Ode Fukara, menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya merangkul dan melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya, bukan malah menciptakan jarak politik yang berisiko merusak kesinambungan pembangunan.
“Sebelas tahun pemekaran Muna Barat sudah banyak kemajuan. Para pemimpin sebelumnya, mulai dari La Ode M. Rajiun Tumada hingga Pahri Yamsul, juga punya kontribusi meski belum sempurna. Bupati sekarang seharusnya melanjutkan, bukan membuka konflik dengan mereka,” ujar Yasir.
Yasir mengingatkan bahwa Darwin adalah pemimpin pilihan rakyat, sehingga seharusnya mengonsentrasikan energi pada kerja nyata, bukan pada dinamika politik masa lalu. “Bupati sekarang kan lahir dari pilihan rakyat, meski melawan kotak kosong. Jadi tidak perlu lagi ada sekat politik. Rakyat menunggu hasil kerja, bukan perdebatan. Baru delapan bulan menjabat, belum saatnya diukur dari kritik, tapi dari kinerja,” tegasnya.
Mantan Ketua Pers Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) ini juga menyoroti bahwa pernyataan Darwin tentang “perampokan APBD” terkesan tergesa-gesa dan berpotensi memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.
“Muna Barat ini seharusnya dibangun dengan kebersamaan. Kalau memang ada dugaan perampokan, bicarakan langsung dengan para bupati terdahulu supaya jelas dan elegan. Jangan sampai menimbulkan tafsir liar di masyarakat,” kata Yasir.
Ia menambahkan bahwa setiap ucapan seorang kepala daerah haruslah berbasis data dan diarahkan pada solusi, bukan menambah kegaduhan di ruang publik. “Soal benar atau tidaknya dugaan itu, biarlah aparat penegak hukum yang membuktikan. Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menjadi bola liar,” lanjutnya.
Di luar seruan untuk meredam polemik, Yasir juga mendesak Bupati Darwin untuk memprioritaskan penyelesaian sejumlah infrastruktur yang masih tertunda. Salah satu yang disoroti adalah Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku yang hingga kini masih mangkrak.
“Lebih baik fokus menuntaskan infrastruktur yang tertunda, terutama kantor bupati. Sudah sebelas tahun Muna Barat mekar, tapi belum punya kantor definitif. Daerah Otonomi Baru (DOB) lain yang seumuran sudah punya. Ini harus jadi prioritas,” tutup mantan Ketua IPNU Muna Barat itu.
Pernyataan Pandawa Demokrasi ini menambah panjang daftar reaksi atas kontroversi yang diutarakan Bupati Darwin, setelah sebelumnya Lembaga Investigasi dan Reformasi Anggaran (LIRA) juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memeriksa pernyataan tersebut. (Red/Katasultra.id)
