Bupati Muna Barat Soroti Ketidakhadiran Kepala Desa dalam Rapat Koordinasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Berita, Daerah1007 Dilihat

Muna Barat, katasultra.id – Pemerintah Daerah Muna Barat menggelar rapat koordinasi pendayagunaan dana desa guna mendukung program ketahanan pangan menuju visi Liwu Mokesa. Namun, absennya sejumlah kepala desa dalam acara tersebut memantik sorotan. Ketidakhadiran ini dinilai mengindikasikan potensi ketidakpatuhan terhadap program strategis kabupaten.

Rapat yang digelar pada Kamis (17/4/2025) tersebut bertujuan memperkuat alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan, menyasar tiga sektor unggulan: pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan total dana desa Muna Barat mencapai Rp60 miliar, diharapkan Rp12 miliar dialokasikan untuk program ini. Bupati Muna Barat, Darwin, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, guna memastikan kesuksesan program.

“Dana sebesar 20% ini bisa disalurkan melalui pengembangan BUMDes, TPKK, atau koperasi. Ini bukan intervensi, namun perlu sinergi agar program berkelanjutan dan selaras dengan agenda nasional,” tegas Darwin. Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga komitmen kepala desa dalam mengelola anggaran dinilai krusial.

Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, mengharapkan seluruh kepala desa untuk mampu memberikan pemahaman serta fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan mampu menjalankan program strategis terkait ketahanan pangan. “Kami akan terus menilai kinerja kepala desa, termasuk penggunaan 20% anggaran ini. Hasilnya harus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Absennya sejumlah kepala desa ini memunculkan tanda tanya atas komitmen mereka mendukung program prioritas daerah. Pemerintah kabupaten mengimbau agar seluruh desa serius mengawal alokasi dana tersebut, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan percepatan pencapaian Liwu Mokesa—visi Muna Barat sebagai wilayah mandiri pangan.

Ke depan, kinerja kepala desa dalam mengelola anggaran akan menjadi indikator penilaian kinerja, termasuk akuntabilitas penggunaan dana dan hasil nyata di lapangan.

Redaksi: katasultra.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *