KENDARI, katasultra.id – Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara kembali menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muna Barat, Senin (25/5/2026).
Capaian ini sekaligus menandai opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang diraih oleh Muna Barat. Prestasi ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu dekade terakhir.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya usai menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Kantor BPK Sulawesi Tenggara.
“Alhamdulillah, Muna Barat kembali mendapatkan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut. Ini adalah indikator bahwa tata kelola keuangan daerah kita sudah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan good governance,” ujar Darwin.
Menurut orang nomor satu di Muna Barat itu, konsistensi dalam pengawasan dan pengendalian keuangan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Sejak awal kepemimpinannya, penguatan tata kelola keuangan memang menjadi fokus utama.
Darwin menjelaskan, pengawasan terhadap arus keuangan dilakukan secara langsung, terutama pada momen kritis menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini untuk memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.
“Kami melakukan kontrol langsung terhadap keluar masuknya anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran 2025. Alhamdulillah, kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit. Kami bahkan masih memiliki sisa lebih penggunaan anggaran meskipun dalam jumlah terbatas,” jelasnya.
Lebih dari sekadar capaian administratif, Bupati Darwin menekankan bahwa opini WTP merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah kepada publik. Penggunaan anggaran harus dipastikan transparan dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak berpuas diri. Manajemen keuangan dan disiplin administrasi harus terus diperkuat, terutama dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
“Saya selalu sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD agar betul-betul menjaga tata kelola keuangan. Dokumen pertanggungjawaban itu penting, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP ke-10 ini, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berharap dapat terus mempertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang sekaligus menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Redaksi
