JAKARTA, katasultra.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mabar) mencatat terobosan penting dalam mengatasi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, berhasil melakukan pertemuan penting dengan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Pertemuan ini membuahkan hasil positif berupa penambahan kuota BBM jenis Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah, serta persetujuan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di wilayah tersebut.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap permasalahan kelangkaan BBM yang sempat terjadi di beberapa wilayah Muna Barat. Pemerintah daerah berharap, dengan penambahan kuota dan kehadiran SPBU baru, laju inflasi daerah yang selama ini dipicu oleh tingginya biaya transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok dapat ditekan.
“Selama ini, distribusi dan pasokan BBM yang terbatas menjadi perhatian serius kami. Dengan adanya penambahan kuota dan SPBU baru, kami berharap kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan nelayan, dapat terpenuhi dengan baik. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan inflasi yang sempat meningkat akibat kelangkaan bahan bakar,” ujar Bupati La Ode Darwin seusai pertemuan.
Bupati juga menekankan bahwa peningkatan kuota BBM akan berdampak langsung pada program ketahanan pangan daerah. Ketersediaan bahan bakar yang mencukupi akan mendukung operasional alat dan mesin pertanian (alsintan), sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kegiatan tanam dan panen.
“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Dengan jaminan ketersediaan BBM, produktivitas pertanian dapat meningkat, inflasi dapat ditekan, dan kita dapat menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan di Muna Barat,” tambahnya.
Komitmen BPH Migas untuk Pemerataan Energi
Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung pemerataan energi hingga ke daerah terpencil. “Kami memahami kondisi geografis Muna Barat dan kebutuhan masyarakat akan energi yang berkeadilan. BPH Migas berkomitmen memberikan tambahan kuota sesuai kebutuhan riil, serta mempercepat pembangunan SPBU agar distribusi BBM lebih merata,” jelas Iwan.
Iwan juga menekankan pentingnya penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat pengawas lapangan.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan segera menindaklanjuti kesepakatan ini bersama pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis daerah. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi kelangkaan BBM, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Redaksi
