DPRD Muna Barat Setujui Pinjaman Rp150 Miliar untuk Pembangunan Gedung Perkantoran

Berita, Daerah127 Dilihat

Muna Barat, katasultra.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) memberikan lampu hijau atas pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar ke Bank Sultra. Dana ini dialokasikan untuk membangun gedung perkantoran pemerintah yang dinilai mendesak setelah 11 tahun pemekaran wilayah. Dukungan ini mengemuka dalam rapat ekspose pinjaman daerah di gedung DPRD Mubar, Senin (21/4/2025).

Wakil Ketua DPRD Mubar dari Fraksi Golkar, La Ode Aca, menegaskan pentingnya anggaran tersebut guna mempercepat pembangunan infrastruktur. “Kita butuh gedung perkantoran yang layak sebagai simbol kemajuan daerah. Perjuangan pemekaran Muna Barat harus diimbangi dengan pembangunan nyata,” ujarnya. Ia menambahkan, meski perdebatan kerap terjadi di ruang politik, seluruh anggota DPRD bersatu mendukung program prioritas ini.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yang memilih berbalik sikap dari penolakan sebelumnya. “Selama ini saya konsisten menolak pinjaman, tapi kini situasinya berbeda. Pembangunan kantor pemerintah adalah kebutuhan mendasar,” jelasnya. Ia meminta transparansi dalam pencairan dana agar pengawasan dapat dilakukan optimal oleh DPRD.

Kepala Bappeda Mubar, Raden Djamun Sunjoto, memaparkan rencana teknis penggunaan dana. Pinjaman akan difokuskan pada pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Mall Pelayanan Publik yang ditargetkan rampung Desember 2025. “Di Januari 2026, seluruh aktivitas pemerintahan sudah bisa berpindah ke gedung baru,” tegasnya. Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya.

Penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Bappeda

Dari sisi finansial, pinjaman berjangka lima tahun ini dikenakan bunga 10–11,5% per tahun, dengan total angsuran mencapai Rp41,223 miliar. Simulasi angsuran bulanan mencakup pokok dan bunga sebesar Rp3,187 miliar, atau Rp38,244 miliar per tahun. “Kami telah mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membayar cicilan tanpa membebani APBD,” jelas Raden.

Dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPRD, yang seluruhnya merupakan partai pendukung Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa, menjadi faktor kunci disetujuinya pinjaman ini. Langkah ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan Muna Barat yang tertunda selama lebih dari satu dekade.

Laporan: Tim Redaksi katasultra.id
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *