Muna Barat, katasultra.id – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat La Ode Harlan Sadia meminta agar Pejabat (PJ) Bupati Muna Barat Pahri Yamsul Menyelesaikan Konflik Penyeleksian P3K.
Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Muna Barat bahkan dengan lantang meminta PJ Bupati untuk tidak berbicara dulu tentang infrastruktur pembangunan yang ia janjikan sebelum Konflik tenaga honorer terselesaikan.
“Secara pribadi saya menantang Pak PJ Bupati untuk menyelesaikan dulu Konflik honorer siluman yang sedang terjadi di Muna Barat ini, jangan dulu kita bicara infrastruktur seperti yang di sampaikan di media.” Tegasnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (28/12/2024).
Harlan juga menyampaikan bahwa Honorer yang ada di muna barat ini adalah tulang punggung SKPD yang selalu bekerja tanpa pamrih.
“Seharusnya mereka (honorer) lebih di perhatikan haknya ketimbang yang mungkin hanya datang meminta dibuatkan SK karena ada kedekatan emosional.” Ucapnya
Selain itu, Politikus PDI-PERJUANGAN ini mengingatkan agar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak bermain-main dalam pembuatan SK honorer sehingga meloloskan untuk mengikuti tes penerimaan P3K.
“Jika itu di temukan sudah melakukan tes dan lulus dalam seleksi, maka kami tidak segan-segan untuk merekomendasikan pembatalan kelulusan.” Tegasnya
Untuk Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penerbitan SK Honorer siluman dan terbukti menyalahi aturan perundang-undangan maka kami akan merekomendasikan untuk di proses sesuai aturan.
Sementara itu, PJ Bupati Muna Barat Pahri Yamsul saat di konfirmasi lewat saluran telpon, menyampaikan bahwa untuk masalah P3K nantinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah dan BKD Muna Barat.
“Insyaallah kita bisa menyelesaikan masalah ini, dan terlebih dahulu saya akan berkoordinasi dengan Sekda dan kepala BKPSDM Untuk memperjelas pokok permasalahannya.” Ucapnya.
(Redaksi)
