MUNA BARAT, katasultra.id – Rapat Paripurna Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 mengalami dinamika yang tidak terduga, Senin (27/10/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna Barat, Laode Rafiudin, itu harus diskorsing setelah melalui proses diskusi yang alot.
Yang mengejutkan, setelah masa skorsing dicabut dan rapat dilanjutkan, terpantau banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah meninggalkan ruang sidang. Kejadian ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap proses legislatif yang vital bagi daerah.
Rapat yang seharusnya menjadi tahap final penyusunan anggaran untuk percepatan pembangunan Muna Barat itu, berjalan tersendat. Berdasarkan pantauan media ini di lokasi, diskusi panjang antara anggota dewan dan eksekutif memaksa pimpinan rapat untuk memutuskan skorsing selama 15 menit untuk mendinginkan suasana dan mencari titik temu.
Namun, saat rapat diputuskan untuk dilanjutkan, suasana ruang sidang terlihat jauh lebih sepi. Sejumlah perwakilan dari OPD yang hadir di awal rapat ternyata telah pulang dan tidak mengikuti kelanjutan proses paripurna penting tersebut.
Insiden ini secara tidak langsung dinilai mencerminkan lemahnya disiplin dan rasa hormat sebagian perangkat daerah terhadap institusi DPRD. Padahal, rapat penetapan APBD-P merupakan agenda politik dan finansial yang sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan dan kemajuan Muna Barat di tahun mendatang.
Merespons kejadian ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat, Ibrahim Rasimu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, mengakui bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat tersebut.
“Mohon maaf, kebetulan saya lagi ada tugas dinas luar daerah,” ujar Ibrahim Rasimu.
Meski demikian, Sekda berjanji akan mengambil langkah untuk menertibkan jajarannya. Ia menyatakan komitmennya untuk memastikan kehadiran dan partisipasi penuh perangkat daerah dalam setiap proses persidangan di DPRD ke depannya.
“Kami akan tertibkan dan menyampaikan kepada rekan-rekan para OPD dan para camat agar mengikuti semua proses dalam persidangan di DPRD,” pungkasnya.
Kejadian ini menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki koordinasi dan komitmen bersama DPRD. Efektivitas pembahasan anggaran, yang menjadi nafas pembangunan daerah, sangat bergantung pada keseriusan dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat. (Red/katasultra.id)
