Muna Barat, katasultra.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 54 miliar pada APBD 2025. Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat menegaskan program aspirasi masyarakat tetap diprioritaskan, termasuk pembangunan jembatan strategis seperti Tolimbo. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan eksekutif terkait penyesuaian anggaran, Selasa (4/3/2025).
Rapat yang dihadiri 2 Unsur Pimpinan dan 10 anggota DPRD Mubar serta 8 perwakilan lembaga eksekutif ini membahas implementasi instruksi efisiensi anggaran. Anggota DPRD Mubar, La Ode Sariba, meminta kejelasan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk dampaknya pada dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) sebesar Rp9 miliar yang belum sepenuhnya terealisasi. “Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Jangan sampai ada program yang tertunda, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti jembatan Tolimbo,” tegas Sariba.
Jembatan Tolimbo menjadi sorotan karena berperan sebagai akses penghubung dua kabupaten. Sariba menekankan pentingnya komitmen pemerintah merealisasikan proyek-proyek strategis meski anggaran dipangkas.
Anggota DPRD lainnya, La Ode Harlan Sadia, menekankan pentingnya transparansi. Ia meminta pemerintah menyampaikan detail program terdampak efisiensi agar DPRD dapat memberikan pemahaman ke masyarakat. “Kita harus menghindari kesalahpahaman yang berpotensi mengecewakan masyarakat,” ujar Sadia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mubar, Raden Djamun S, menjelaskan, pemangkasan anggaran berasal dari dua sumber: Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong Rp25 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang Rp29 miliar. “Total Rp54 miliar akan dikeluarkan dari APBD 2025,” jelasnya. Meski demikian, ia memastikan program prioritas seperti jembatan Tolimbo tetap dilanjutkan.
Rencana Tindak Lanjut
Ketua DPRD Mubar La Ode Rafiudin menyatakan akan menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan Bupati Mubar untuk membahas detail program terdampak. “Kami ingin memastikan tidak ada program krusial yang terhambat,” ujarnya. Rapat dihadiri pula Wakil Ketua DPRD La Ode Amin, Asisten III Setda Muna Barat Syahrullah Ando, Kepala BKAD La Ode Muhammad Taslim, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD dan eksekutif sepakat untuk menjaga komunikasi terbuka guna meminimalkan dampak efisiensi terhadap pelayanan publik. Masyarakat diharapkan tetap memperoleh informasi akurat melalui saluran resmi pemerintah.
Redaksi: katasultra.id
