Evaluasi TPP ASN di Muna Barat Diperketat: Kehadiran Rendah dan Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

Muna Barat, katasultra.id – Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggencarkan evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menyesuaikan dengan prinsip kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan kewajaran berdasarkan kinerja. Langkah ini menyusul temuan mengejutkan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada pukul 09.00 WITA, tingkat kehadiran pegawai di beberapa OPD tercatat di bawah 10%, mengindikasikan lemahnya disiplin kerja.

Anggota DPRD Muna Barat, Rahman, secara khusus menyoroti perlunya efisiensi anggaran TPP yang mencapai Rp36 miliar per tahun. Dalam keterangannya pada Kamis (6/03/2025), Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muna Barat ini mempertanyakan indikator pemberian TPP yang dinilai tidak sejalan dengan capaian kinerja. “Apa indikatornya? Dari segi kedisiplinan saja sangat memprihatinkan. Kalau kehadiran saja rendah, bagaimana mungkin produktivitas kerja bisa optimal? Misalnya, penyusunan laporan dan capaian kinerja pasti terdampak,” tegas Rahman.

Ia menambahkan, evaluasi TPP perlu diselaraskan dengan kebijakan fiskal tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai. “Pengurangan TPP, jika ada, harus tetap mempertimbangkan standar kewajaran dan kesejahteraan ASN secara menyeluruh,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati La Ode Darwin dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Muna Barat meminta legislatif mengawasi distribusi TPP. Menurutnya, selama ini pegawai rajin dan tidak rajin mendapat TPP sama besar, sehingga evaluasi diperlukan untuk memastikan penghargaan sesuai kinerja. “Kami menemukan kebocoran anggaran, seperti TPP Rp34 miliar yang tidak maksimal dan pembayaran BPJS Kesehatan Rp18 miliar yang transparansinya dipertanyakan. Dana ini seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Darwin.

Bupati berharap evaluasi TPP memacu peningkatan disiplin dan kinerja ASN. “Dengan anggaran yang efisien, kami optimis Muna Barat dapat lebih maju,” tandasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran daerah, tetapi juga menciptakan budaya kerja ASN yang berorientasi pada hasil, demi percepatan pembangunan di Muna Barat.

Redaksi katasultra.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *