KENDARI, Katasultra.id – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Tenggara menyatakan komitmen penuh untuk mendukung langkah strategis Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra dalam memperkuat sektor hulu komoditas perkebunan unggulan. Dukungan ini menyusul kebijakan Pemda Sultra yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp185,9 miliar pada tahun 2026 untuk membangkitkan sektor perkebunan melalui penyediaan benih unggul, distribusi pupuk, hingga dukungan Hari Orang Kerja (HOK) bagi kelompok tani.
Wakil Sekretaris Umum Bidang VII BPD HIPMI Sultra (Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan), Sabarudin, menegaskan bahwa penguatan di sektor hulu merupakan fondasi krusial sebelum memasuki fase hilirisasi besar-besaran yang ditargetkan pada 2028–2029 mendatang.
“Kebijakan penguatan sektor hulu perkebunan ini adalah langkah yang sangat tepat. Kita tidak bisa bicara hilirisasi tanpa memastikan hulu kita kuat. Dengan benih unggul dan pemupukan yang presisi, produktivitas serta kualitas hasil perkebunan kita akan meningkat signifikan dalam tiga tahun ke depan,” ujar Sabarudin.
Menurutnya, keberhasilan program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput. Peningkatan produktivitas secara otomatis akan mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun di Sulawesi Tenggara. HIPMI Sultra pun siap berkolaborasi dalam membangun ekosistem pertanian yang tangguh guna mewujudkan cita-cita swasembada pangan dan kemandirian ekonomi daerah.
Sebagai wadah para pengusaha, HIPMI Sultra menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi secara profesional sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam penyediaan benih unggul dengan menjamin ketersediaan varietas terbaik sesuai standar teknis, distribusi pupuk berkualitas dan memastikan pasokan tepat sasaran sesuai regulasi, serta mendukung pendampingan bersama penyuluh pemerintah untuk menjamin kualitas hasil panen.
“Kami di HIPMI siap mengambil peran sebagai mitra penyedia yang akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa anggaran besar yang dialokasikan pemerintah benar-benar terkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata bagi daerah,” tutup Sabarudin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, menjelaskan bahwa anggaran Rp185,9 miliar tersebut merupakan hasil verifikasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan disalurkan ke 15 kabupaten/kota di Sultra. Penguatan hulu menjadi prioritas melalui bantuan penyediaan benih, pupuk, hingga dukungan HOK bagi kelompok tani.
Beberapa poin utama sebaran bantuan tersebut antara lain:
· Kabupaten Kolaka Utara (Kolut): Fokus pada pengembangan pala, kelapa, dan kakao.
· Kabupaten Konawe Selatan (Konsel): Fokus pada komoditas lada, pala, dan mete.
· Wilayah Kepulauan (Buton, Buteng, Busel, Mubar): Didominasi pengembangan komoditas mete.
· Kabupaten Muna dan Wakatobi: Fokus pada kelapa dan mete.
· Kota Kendari dan Baubau: Fokus pada pengembangan hortikultura.
“Seluruh usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) telah melalui verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Jika hulu berjalan sesuai rencana, kami optimis surplus komoditas tercapai dalam tiga tahun ke depan untuk kemudian masuk ke tahap industri pengolahan,” kata Rusdin Jaya.
Program ini masih dalam tahap mini kompetisi di Kementan dengan target penyaluran bantuan dimulai pada Mei atau Juni 2026 agar sesuai dengan kalender musim tanam.
HIPMI Sultra memandang keberhasilan penguatan hulu ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani akar rumput. Dengan produktivitas yang tinggi, nilai jual komoditas akan meningkat, yang pada gilirannya akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin memastikan anggaran besar ini benar-benar terkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi nyata. Sebagai mitra yang akuntabel, pengusaha muda Sultra siap mengawal ekosistem ini dari hulu hingga siap menuju hilirisasi,” pungkas Sabarudin.
