KENDARI, KATASULTRA.ID – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jaelani, mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak memberatkan nelayan terkait kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS). Pernyataan ini disampaikan setelah menerima keluhan dari puluhan nelayan di Kota Kendari yang menolak pemberlakuan sistem pemantau kapal tersebut.
Jaelani menjelaskan bahwa para nelayan mengkhawatirkan biaya pemasangan dan operasional VMS yang tinggi, serta kompleksitas penggunaan alat tersebut. “Saat bertemu langsung dengan sahabat-sahabat nelayan di Kendari, mereka menolak kebijakan VMS ini karena biaya pemasangannya sangat mahal,” ungkap Jaelani dalam keterangannya pada Minggu, 5 Januari 2025.
Nelayan meminta agar pemasangan VMS digratiskan untuk kapal di bawah 30 GT, termasuk biaya air time yang juga diharapkan dapat dibebaskan. Rencananya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberlakukan pemasangan VMS pada seluruh kapal nelayan, dengan alat yang menggunakan sinyal satelit untuk melacak lokasi dan pergerakan kapal.
Jaelani menyoroti bahwa sistem pemantauan kapal nelayan sudah banyak digunakan dan telah diberlakukan oleh pemerintah selama ini. “Menurut rekan-rekan nelayan, kegiatan pemantauan itu sudah ada di E-PIT, E-Logboom, dan Spotrace. Kenapa mesti ada lagi VMS ini?” katanya.
Ia mencatat bahwa sejumlah nelayan yang pernah menggunakan perangkat pemantau kapal merasa trauma dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. “Para pelaku usaha yang pernah melakukan pembelian perangkat dan ketika rusak tidak ada teknisi yang stand-by di pelabuhan. Sehingga mereka harus membeli alat baru yang lebih mahal, jelas ini menambah biaya produksi bagi nelayan,” imbuhnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meragukan kualitas alat pemantauan VMS yang tidak dapat dideteksi oleh pemilik kapal perikanan. “Kami berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil dan tidak memberatkan nelayan kecil,” tegas Jaelani, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Sultra.
Ia menekankan pentingnya melibatkan nelayan dalam pembuatan kebijakan terkait sektor perikanan. Setiap kebijakan baru, menurutnya, seharusnya disosialisasikan kepada para pemilik kapal perikanan.
“Terhadap aspirasi masyarakat ini, akan saya langsung tanyakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan mitra komisi kami di Komisi IV. Saya harap, kebijakan ini tidak menyulitkan dan memberatkan nelayan,” tutupnya.
Laporan : Redaksi
