Kendari, katasultra.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, menjadi sorotan setelah diduga mencatut nama empat organisasi pers tanpa izin dalam proposal acara buka puasa bersama Gubernur Sultra dan insan media. Dokumen yang dinyatakan palsu tersebut memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra.
Dalam pernyataan sikap bersama keempat organisasi ini menyebut tindakan Kadis Kominfo sebagai bentuk manipulasi yang merusak integritas dan independensi pers. Mereka menegaskan bahwa nama dan logo organisasi mereka dicantumkan dalam proposal tanpa adanya koordinasi atau persetujuan.
“Ini adalah pelecehan terhadap profesi jurnalis dan upaya mengaitkan organisasi pers dengan agenda yang tidak transparan. Kami tidak pernah terlibat atau menyetujui penggunaan nama kami dalam acara tersebut,” tegas pernyataan tersebut.
Keempat organisasi mengajukan empat tuntutan mendesak:
1. Permintaan maaf terbuka dari Ridwan Badallah kepada seluruh organisasi yang tercatut.
2. Tindakan tegas dari Gubernur Sultra terhadap Kadis Kominfo agar kejadian serupa tidak terulang.
3. Penghentian praktik penggunaan nama atau simbol organisasi pers tanpa izin oleh pihak mana pun.
4. Penarikan seluruh dokumen proposal palsu yang telah beredar.
Mereka juga mengingatkan bahwa pencatutan nama organisasi pers merupakan pelanggaran serius terhadap UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. “Pers harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Tindakan ini merusak kepercayaan publik,” tambah pernyataan itu.
Hingga berita ini diturunkan, Ridwan Badallah belum memberikan klarifikasi publik terkait tuduhan tersebut. Begitu pula dengan pihak Gubernur Sultra yang belum menyikapi tuntutan empat organisasi pers.
Insiden ini memicu pertanyaan tentang transparansi dan integritas penyelenggaraan acara pemerintah. Sejumlah jurnalis di Kendari menyatakan kecewa dan menilai tindakan Kadis Kominfo bertentangan dengan prinsip kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media.
Publik kini menanti respons cepat dari Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka, sebagai penanggung jawab pemerintahan. Isu ini dinilai mengancam hubungan antara pemerintah dan media, yang seharusnya bersinergi untuk kepentingan masyarakat.
Redaksi: katasultra.id
