Muna Barat, katasultra.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) untuk menyediakan subsidi sebesar Rp1 miliar kepada maskapai Sriwijaya Air guna mengaktifkan kembali rute penerbangan Bandara Sugimanuru–Sultan Hasanuddin (Makassar) menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik.
Kebijakan ini dinilai tidak memiliki urgensi dan bertolak belakang dengan pernyataan resmi Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang serba terbatas.
LM Junaim, seorang Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat, menyoroti ketidak konsistenan tersebut. “Bupati Darwin berkali-kali mengeluhkan kondisi keuangan daerah yang terbatas sehingga pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan selalu tersendat. Tapi ironisnya, tiba-tiba daerah ini bisa menyiapkan Rp1 miliar untuk subsidi kepada maskapai penerbangan. Ini jelas tidak konsisten,” tegas Junaim saat dihubungi di Kendari, Selasa (19/8/2025).
Junaim berpendapat bahwa kebijakan ini justru lebih menguntungkan pihak maskapai daripada masyarakat Muna Barat. Ia mempertanyakan manfaat langsungnya bagi warga biasa, mengingat harga tiket penerbangan yang tetap tinggi, yaitu sekitar Rp799 ribu untuk sekali jalan.
“Dengan harga segitu, rakyat kecil tetap tidak akan mampu menikmatinya. Kalau benar ingin membantu masyarakat, seharusnya Rp1 miliar itu dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak, menambah fasilitas kesehatan, atau mendukung UMKM. Bukan malah dipakai menyubsidi perusahaan besar yang jelas-jelas orientasinya bisnis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Junaim mendesak pemerintah daerah untuk bersikap transparan dan menjelaskan dengan jelas mekanisme pemberian subsidi tersebut. Poin krusialnya adalah apakah dana akan disalurkan langsung ke perusahaan maskapai atau justru digunakan sebagai subsidi silang untuk menekan harga tiket bagi penumpang.
“Kekhawatiran kami, kalau dana ini langsung masuk ke maskapai tanpa mekanisme yang jelas, ini rawan penyalahgunaan. Publik berhak tahu ke mana uang rakyat sebesar Rp1 miliar itu akan dialokasikan dan apa mekanisme pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Junaim menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa prioritas pembangunan Muna Barat harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada kepentingan bisnis segelintir pihak.
Redaksi
