Muna Barat, katasultra.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, berencana mengajukan pinjaman dana melalui skema Stand By Loan (SBL) dari Bank Sultra guna menuntaskan proyek strategis, termasuk pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur jalan. Kebijakan ini diambil menyusul keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai tidak memadai untuk merealisasikan target pembangunan dalam waktu singkat.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menjelaskan bahwa ketergantungan pada APBD diperkirakan akan memakan waktu hingga 10 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kantor bupati, DPRD, dan Mal Pelayanan Publik. “Kondisi keuangan daerah sangat memprihatinkan. Jika hanya mengandalkan APBD, proyek-proyek vital ini baru bisa selesai satu dekade mendatang,” ujarnya, Rabu (26/3).
Skema Pinjaman Fleksibel dengan Bunga Efisien
Darwin memaparkan, SBL dipilih karena menawarkan fleksibilitas dan efisiensi biaya. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang mencairkan dana sekaligus, SBL memungkinkan Pemda menarik dana sesuai kebutuhan proyek. Bunga pinjaman hanya dibebankan pada jumlah dana yang digunakan, bukan total plafon yang disetujui. Sebagai contoh, jika plafon pinjaman Rp150 miliar namun yang digunakan hanya Rp50 miliar, bunga hanya dihitung dari Rp50 miliar tersebut.
“Ini berbeda dengan Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang pencairannya langsung penuh. SBL lebih adaptif dengan progres fisik proyek,” jelas Darwin.
Selain itu, mekanisme pembayaran oleh Bank Sultra langsung ke penyedia jasa konstruksi juga disebutnya sebagai langkah transparan. Bank akan mengevaluasi progres pekerjaan sebelum mencairkan pembayaran, misalnya 50% dana untuk progres fisik 50%.
Target 2025: Kantor Bupati, DPRD, dan Mal Pelayanan Publik
Pemda Mubar menargetkan pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, dan Mal Pelayanan Publik rampung pada 2025. Proyek ini akan dikerjakan secara bertahap selama lima tahun dengan pendanaan SBL. Sementara untuk infrastruktur jalan, pemerintah akan mengoptimalkan dana APBN, Insentif Dana Jalan (IJD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Setelah infrastruktur perkantoran selesai, fokus kami beralih ke pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur pendukung lainnya,” tambah Darwin.
Skema Pembayaran Bergantung pada Peningkatan PAD
Untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, Pemda Mubar berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Darwin menyatakan akan mengoptimalkan potensi sektor unggulan, meski belum merinci sumber spesifik yang akan ditingkatkan.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Mubar, La Ode Amin, yang menegaskan bahwa pinjaman SBL harus digunakan semata-mata untuk kepentingan publik. “Kami mendukung selama ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Meski skema SBL dinilai solutif, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana dan keberlanjutan pembayaran. Pemda diharapkan memperkuat tata kelola keuangan dan transparansi agar pinjaman tidak membebani APBD di masa depan.
Dengan langkah ini, Muna Barat berambisi mengejar ketertinggalan pembangunan.
Redaksi
