Muna Barat, 9 Maret 2025 – Isu perbandingan anggaran dan gaya kepemimpinan antara Bupati Muna Barat terdahulu, Laode M. Rajiun Tumada, dengan Bupati petahana, Laode Darwin, menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan masyarakat. Hal ini mengemuka setelah sejumlah wawancara dengan tokoh dan mantan pejabat daerah beredar luas di platform media sosial, termasuk Facebook dan TikTok. Ahmad Abas Karip, pengamat sosial dan pemerintahan, memberikan tanggapannya terkait dinamika ini.
Menurut Abas, diskusi yang ramai di media sosial kerap menyoroti perbedaan alokasi anggaran daerah di masa kepemimpinan kedua bupati. Pada era Laode M. Rajiun Tumada, anggaran relatif lebih kecil, namun dianggap mampu mendorong terobosan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan efektivitas pemerintahan. Sementara di bawah kepemimpinan Laode Darwin, anggaran lebih besar meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Perbandingan ini sebaiknya tidak dilakukan secara gegabah,” tegas Abas. Menurutnya, masa jabatan Laode Darwin yang baru dilantik belum cukup untuk mengevaluasi kinerja, apalagi membandingkannya dengan pendahulu. “Instrumen penilaian objektif belum bisa diterapkan. Jika dipaksakan, hal ini berisiko memicu konflik psikologis antara pendukung kedua pemimpin,” tambahnya.
Abas mengingatkan bahwa dalam politik pemerintahan, pro-kontra adalah hal lumrah. Namun, membandingkan kepemimpinan lama dengan yang baru hanya akan memecah konsentrasi publik. “Masyarakat harus fokus mendukung langkah Bupati Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa untuk melanjutkan estafet pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan Laode M. Rajiun Tumada telah meletakkan fondasi penting, mulai dari penataan organisasi perangkat daerah hingga program strategis. “Tugas pemimpin sekarang adalah menyempurnakan, melanjutkan, dan berinovasi sesuai dinamika terkini,” jelas Abas.
Sebagai pengamat, Abas berharap kedua tokoh – Laode Darwin dan Laode M. Rajiun Tumada – dapat berkolaborasi demi kemajuan Muna Barat. “Keduanya adalah kader pemimpin potensial, baik di level daerah maupun nasional. Sinergi akan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Masyarakat Muna Barat pun berharap pemerintahan baru mampu menjawab tantangan daerah, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dukungan terhadap kebijakan progresif, tanpa membuka ruang perpecahan, dianggap kunci mewujudkan visi tersebut.
“Mari kita hindari narasi yang memecah belah. Fokus pada tujuan bersama: Muna Barat yang maju dan sejahtera,” pungkas Abas.
Editor: Redaksi
Sumber: Analisis Ahmad Abas Karip dan Tim katasultra.id
