Pondok Pesantren di Muna Barat Butuh Perhatian Serius, DPRD Sultra Janji Kawal Bantuan

Berita, Daerah530 Dilihat

Katasultra.id | Muna Barat – Sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Menanggapi hal ini, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pemerintah daerah meningkatkan perhatian dan percepatan realisasi bantuan untuk lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra, melakukan kunjungan langsung ke beberapa ponpes di Mubar, antara lain Yayasan Wahdah Islamiyah di Desa Wapae (Kecamatan Tiworo Tengah), Yayasan Itbaul Atsar di Desa Abadi Jaya (Kecamatan Maginti), serta Ponpes Darul Mukhlasin As Saniy di Desa Kasakamu (Kecamatan Kusambi). Kunjungan ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi pengelola ponpes yang masih menghadapi sejumlah kendala.

“Ini bentuk komitmen saya pascaterpilih sebagai anggota dewan. Di bulan Ramadan, kami ingin memastikan kebutuhan ponpes terdokumentasi agar pemerintah bisa bertindak cepat,” ujar La Isra saat berdialog di Ponpes Darul Mukhlasin As Saniy, Selasa (26/3).

Ia menambahkan, temuan di lapangan akan disampaikan kepada Bupati Mubar dan Gubernur Sultra, termasuk mendorong alokasi dana hibah melalui Biro Kesra Pemprov.

La Isra menekankan, ponpes memiliki peran strategis dalam membentuk generasi berakhlak mulia. “Visi pembangunan Bupati Mubar harus didukung SDM unggul, dan ponpes adalah mitra kunci. Mereka layak mendapat dukungan setara dengan sekolah formal,” tegasnya.

Muhammad Jamaluddin, Pimpinan Ponpes Darul Mukhlasin As Saniy, menyambut positif langkah La Isra. Ponpes yang berdiri sejak 2013 ini mengaku selama ini mengandalkan bantuan swadaya masyarakat dan pemerintah desa. “Kami berharap kunjungan ini jadi pintu masuk bagi bantuan pemkab atau pemprov, terutama untuk pembangunan gedung dan fasilitas belajar,” ujarnya.

Ponpes Darul Mukhlasin As Saniy sendiri baru menempati lokasi tetap sejak setahun lalu setelah mendapat bantuan lahir dari kerja sama dengan pemerintah desa. Namun, keterbatasan dana masih menjadi tantangan dalam pengembangan lembaga.

La Isra berjanji akan memastikan aspirasi ponpes di Mubar tidak hanya sampai di meja eksekutif, tetapi juga ditindaklanjuti dengan program konkret. “DPRD hadir sebagai jembatan. Kami akan terus mendorong agar setiap keluhan mendapat solusi,” pungkasnya.

Redaksi: katasultra.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *