KENDARI, katasultra.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan pemasangan plang tanda penguasaan di areal pertambangan nikel PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) di Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Kamis (11/9).
Perusahaan tambang tersebut diketahui merupakan milik Arinta Nila Hapsari, yang adalah istri dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR).
Dalam foto dan video yang diterima redaksi, terlihat sejumlah personel memasang plang yang dikawal oleh anggota TNI. Plang tersebut bertuliskan bahwa areal pertambangan seluas 172,82 Ha itu kini berada dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia di bawah koordinasi Satgas PKH.
Pemasangan plang ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan. Plang itu juga mencantumkan larangan memperjualbelikan dan menguasai area tersebut tanpa izin dari Satgas PKH.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang maupun dari manajemen PT TMS terkait aksi penertiban ini.
Kegiatan serupa ternyata bukan kali pertama dilakukan oleh Satgas PKH di Kabupaten Bombana. Sebelumnya, seperti dikutip dari website resmi Kejaksaan Agung RI, pada Kamis (15/8/2025) lalu, Satgas PKH juga melakukan penertiban dan pemasangan plang dengan keterangan yang sama di lahan perkebunan kelapa sawit PT Sampewali yang luasnya mencapai 24.233 Ha.
Aksi penertiban pada Agustus lalu bahkan dipimpin langsung oleh pimpinan Satgas PKH, Dr. Febrie Adriansyah, didampingi Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H Tampubolon, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Yang menarik, dalam operasi tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Kapolda Sultra, dan Danrem 143 Haluoleo juga terlihat hadir di lokasi dan berfoto bersama di bawah plang yang telah terpasang.
Kehadiran Gubernur ASR dalam operasi penertiban sebelumnya dan kini adanya operasi serupa di perusahaan yang dikaitkan dengan keluarganya memantik perhatian publik. Masyarakat menanti penjelasan resmi dan kejelasan status hukum dari lahan-lahan yang ditertibkan oleh Satgas PKH ini.
Redaksi
