MUNA BARAT, Katasultra.id — Bupati Muna Barat La Ode Darwin terus membangun komunikasi dan kolaborasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) demi menghadirkan bantuan alat tangkap nelayan modern. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Muna Barat untuk mendorong modernisasi armada tangkap nelayan di wilayah kepulauan sekaligus memacu peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan.
Sebagai respons atas usulan tersebut, Tim Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP telah turun langsung melakukan verifikasi lapangan di Muna Barat sejak 16 Agustus 2026. Kedatangan tim menindaklanjuti usulan dan meninjau kelayakan infrastruktur dermaga hingga kesiapan koperasi nelayan calon penerima bantuan kapal besi berkapasitas 30 GT.
Bupati Muna Barat melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat, Sukarti Lykra, menjelaskan bahwa verifikasi ini merupakan bentuk tindak lanjut dari evaluasi berkas usulan bantuan armada dan sarana prasarana perikanan modern.
“Tim dari KKP memastikan kondisi lapangan, mulai dari kelayakan dermaga penunjang hingga kesiapan koperasi nelayan di desa-desa yang diusulkan,” ujar Sukarti usai menemani tim Verifikasi KKP, Rabu (19/8/2026).
Pemda Muna Barat mengusulkan tujuh desa sasaran untuk menerima bantuan kapal 30 GT tersebut. Tujuh desa tersebut tersebar di tiga kecamatan:
· Kecamatan Tiworo Utara: Desa Santiri, Desa Tasipi, dan Desa Tiga
· Kecamatan Maginti: Desa Bangko, Desa Gala, dan Desa Kangkunawe
· Kecamatan Tiworo Kepulauan: Desa Katela
Sukarti mengaku bahwa persaingan untuk mengamankan armada ini terbilang sangat ketat. Pasalnya, KKP hanya memproduksi sekitar 50 unit kapal besi pada tahap awal secara nasional, sementara usulan yang masuk mencapai ratusan kabupaten dan kota.
“Jika Muna Barat berhasil mendapatkan porsi dari 50 unit tahap pertama ini, tentu ini menjadi capaian luar biasa dan rahmat bagi masyarakat nelayan kami, berkat pengawalan serta arahan langsung dari Pak Bupati Muna Barat, La Ode Darwin,” ungkapnya.
Kendati persaingan ketat dan terdapat tantangan tata kelola Koperasi Nelayan Mandiri Bersama (KNMB) di tingkat lokal yang masih membutuhkan pembinaan, pihak KKP tetap memberikan ruang pendampingan manajemen. Hal ini menjadi perhatian serius agar bantuan yang diberikan nantinya dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Tak berhenti di kapal 30 GT, Pemkab Muna Barat juga mengusulkan bantuan armada kapal fiber di bawah 5 GT lengkap dengan mesin dan alat tangkap untuk delapan kelompok KNMB lainnya. Pemerintah Daerah berharap proses verifikasi ini meloloskan Muna Barat sebagai penerima prioritas demi mengoptimalkan potensi laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.
Redaksi
