MUNA BARAT, katasultra.id – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan sebelumnya yang dinilainya melakukan pengelolaan anggaran daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024 yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Darwin secara tegas menuding adanya praktik yang ia sebut sebagai “perampokan” untuk kepentingan pribadi.
“Itulah yang saya maksud bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan daerah dan mementingkan kepentingan pribadi,” tegas Darwin dalam pernyataannya.
Ia bahkan menantang pihak-pihak yang merasa terusik dengan ucapannya untuk berdiskusi terbuka dan membeberkan data APBD secara jelas. Tantangan ini disampaikannya dengan nada geram.
Darwin menjelaskan bahwa definisi “perampok” yang ia maksud adalah tindakan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi tanpa memedulikan kepentingan masyarakat Muna Barat. Ia menyoroti sejumlah masalah yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya, termasuk proyek pembangunan jalan yang mangkrak dan berbagai kasus yang sedang ditangani Kejaksaan.
“Memang beban kepemimpinan kami ini berat. Tapi kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan ‘Perampok’ itu, suruh ketemu saya, supaya saya bukakan datanya bahwa kamu ini kenapa tahun 2023 kau buat begini dan 2024 kau buat begini,” tantangnya.
Darwin mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbebani akibat kebijakan di periode sebelumnya. Menurutnya, jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sejak awal, kondisi finansial Muna Barat akan jauh lebih stabil.
Ia memaparkan data spesifik terkait belanja pegawai. Pada 2021 dan 2022, belanja pegawai masih di bawah Rp 150 miliar, menyisakan sekitar Rp 200 miliar untuk belanja publik. Namun, pada 2023, terjadi peningkatan signifikan akibat kebijakan penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kebijakan lain yang dinilainya tidak mempertimbangkan keberlanjutan.
“Harusnya kan sudah dihitung ini, Pak, bahwa ke depan kira-kira bagaimana. Tapi ini kan tidak ada perencanaan keuangan yang matang,” kritik Darwin.
Menanggapi potensi kritik terhadap kepemimpinannya, Darwin menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Bupati, Ali Basa, baru menjabat selama tujuh bulan dan diwarisi utang yang besar.
“Kalau mau salahkan saya kan tidak mungkin kan. Kita dengan Pak Ali Basa ini baru tujuh bulan menjabat. Kemudian kita masuk, utang itu sudah besar,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Darwin menegaskan komitmennya untuk pembangunan jangka panjang. Ia menyatakan telah memikirkan kondisi daerah hingga tahun 2027 dan 2028.
“Kita ini menjabat selama lima tahun, Pak, tapi saya sudah memikirkan kondisi tahun 2027 bagaimana dan 2028 bagaimana. Perencanaan keuangan daerah ini tidak hanya berlaku satu tahun. Tapi kita dengan Pak Ali Basa itu memikirkan selama lima tahun,” pungkasnya.
Pernyataan keras Bupati Darwin ini diperkirakan akan memantik respons dari berbagai pihak, terutama dari jajaran pemerintahan sebelumnya.
Redaksi
