MAKASSAR — Kekayaan komoditas belum otomatis menjadikan daerah penghasil sebagai penerima utama nilai ekonomi. Tantangan hilirisasi justru terletak pada kemampuan daerah mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah dan memastikan manfaat ekonominya tetap berputar di daerah.
Persoalan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Pelantikan dan Rapat Kerja IKA ISMEI SULSELBARTRA bertema “Transformasi Ekonomi Sulawesi: Dari Komoditas ke Nilai Tambah” di Aula DPD RI, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa, 29 September 2026.
Salah satu narasumber, Nurman, S.E., M.Si., Anggota DPRD Buton Tengah, menekankan bahwa transformasi ekonomi tidak semestinya hanya menjadi agenda pemerintah pusat. Daerah, kata dia, harus menjadi titik awal perubahan.
“Transformasi ekonomi harus dimulai dari daerah. Buton Tengah punya komoditas unggulan, tapi tantangan kita adalah bagaimana menciptakan nilai tambahnya agar tidak hanya menjual bahan mentah,” ujar Nurman saat menjadi narasumber seminar.
Pernyataan tersebut menjadi relevan ketika Sulawesi dihadapkan pada agenda hilirisasi sejumlah komoditas strategis. Dalam materi yang disampaikan Nurman, persoalan hilirisasi ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: harmonisasi regulasi, penguatan industri daerah, dan retensi nilai tambah lokal.
Surat panitia mencantumkan Nurman sebagai narasumber dalam seminar yang diikuti sekitar 200 peserta pada Selasa, 29 September 2026.
Pertumbuhan Tinggi, Tantangan Nilai Tambah
Materi Nurman mengawali pembahasan dengan lanskap ekonomi Sulawesi sebagai salah satu motor pertumbuhan Indonesia Timur. Namun pertumbuhan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan struktural di daerah penghasil komoditas.
Salah satu konsep yang dibahas adalah enclave economy. Dalam konteks materi seminar, istilah tersebut menggambarkan kerentanan ketika kegiatan ekonomi berbasis sumber daya berkembang, tetapi keterkaitannya dengan perekonomian lokal belum cukup kuat.
Masalahnya bukan hanya berapa banyak komoditas yang dihasilkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak nilai tambah yang tercipta dan tertahan di daerah asal komoditas tersebut.
Jika komoditas keluar dalam bentuk bahan mentah, kesempatan untuk menciptakan industri pengolahan, memperluas rantai pasok lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mengembangkan usaha masyarakat juga menjadi terbatas.
Empat Komoditas Sulawesi
Materi tersebut kemudian memetakan agenda hilirisasi 28 komoditas dalam transformasi ekonomi nasional.
Untuk Sulawesi, empat komoditas mendapat perhatian khusus: nikel, kakao, rumput laut, dan aspal Buton.
Nikel dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan berkaitan dengan pengembangan industri pengolahan dan industri turunannya.
Kakao dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat memiliki peluang untuk dikembangkan melalui industri pengolahan. Rumput laut dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara juga memiliki ruang pengembangan ke berbagai produk turunan.
Sedangkan aspal Buton menghadirkan persoalan yang berbeda.
Materi Nurman menyebutnya sebagai “Paradoks Aspal Buton: Cadangan Raksasa, Ketergantungan Impor.”
Paradoks tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan sumber daya tidak otomatis berujung pada terbentuknya industri pengolahan yang kuat di daerah.
Di titik inilah kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi penting.
Aspal Buton dan Retensi Nilai Tambah
Bagi Buton Tengah, pembahasan hilirisasi memiliki konteks tersendiri karena daerah tersebut berada dalam kawasan yang memiliki potensi komoditas strategis.
Namun memiliki sumber daya saja tidak cukup.
Diperlukan kebijakan yang mampu menghubungkan sumber daya, industri, infrastruktur, tenaga kerja, UMKM, dan pasar.
Materi seminar menempatkan retensi nilai tambah di daerah sebagai salah satu sasaran utama kebijakan. Artinya, manfaat ekonomi dari aktivitas pengolahan diupayakan tidak seluruhnya mengalir keluar dari daerah penghasil.
Dalam kerangka itu, DPRD memiliki peran melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Regulasi daerah, penganggaran infrastruktur dan program ekonomi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
UMKM Tak Boleh Terpisah dari Industri
Hilirisasi juga tidak semata-mata soal pembangunan industri besar.
Materi Nurman memasukkan UMKM dan pendidikan vokasi sebagai bagian dari ekosistem transformasi ekonomi.
UMKM perlu memiliki akses terhadap rantai pasok industri, pembiayaan, standardisasi, dan pasar. Pada saat yang sama, pendidikan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang relevan.
Dengan pendekatan itu, industri tidak berdiri sendiri sebagai pusat produksi. Industri diharapkan terhubung dengan pelaku usaha lokal, tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Makassar sebagai Hub Indonesia Timur
Materi tersebut juga menempatkan Makassar sebagai salah satu hub regional Indonesia Timur.
Posisi itu berkaitan dengan kebutuhan terhadap infrastruktur logistik, akses pembiayaan, pemerataan industri, dan konektivitas ekonomi antardaerah.
Penguatan hub regional menjadi penting agar komoditas dari daerah penghasil dapat terhubung dengan rantai pengolahan dan pasar yang lebih luas.
Dengan demikian, transformasi ekonomi Sulawesi tidak hanya berbicara mengenai satu kawasan industri atau satu jenis komoditas, melainkan mengenai ekosistem ekonomi regional.
Dari Eksploitasi ke Industri Bernilai Tambah
Materi Nurman menyusun transformasi ekonomi dalam tiga horizon: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Jangka pendek diarahkan pada penguatan fondasi dan persiapan hilirisasi. Jangka menengah menekankan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekosistem industri. Sedangkan jangka panjang diarahkan pada pembangunan industri yang menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.
Kerangka itu mengubah pertanyaan tentang pembangunan ekonomi Sulawesi.
Bukan lagi semata-mata berapa banyak komoditas yang bisa dikeluarkan dari daerah, melainkan seberapa besar nilai ekonomi yang bisa diciptakan dari komoditas tersebut sebelum keluar dari daerah.
Bagi Nurman, persoalan itu harus dimulai dari daerah.
Sebab tanpa kemampuan daerah menciptakan nilai tambah, hilirisasi berisiko hanya mengubah bentuk aktivitas ekonomi tanpa sepenuhnya mengubah posisi daerah sebagai pemasok bahan mentah.
Transformasi ekonomi Sulawesi pada akhirnya bukan sekadar soal memiliki komoditas. Tantangannya adalah mengubah komoditas menjadi industri, industri menjadi rantai ekonomi, dan rantai ekonomi itu menjadi nilai tambah yang dirasakan kembali oleh masyarakat di daerah asalnya.
