MUNA BARAT — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muna Barat resmi mengusulkan nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin PSI di tingkat nasional, baik sebagai Ketua Umum (Pimpinan Pusat) maupun Dewan Pembina Partai.
Ketua DPD PSI Muna Barat, Ahmad Abas Karip, S.Sos., menyampaikan bahwa usulan ini merupakan hasil serapan aspirasi dari pengurus tingkat daerah, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Ranting, hingga masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots).
“Setelah melakukan komunikasi intensif dengan pengurus daerah, pimpinan kecamatan, hingga ranting, kami menerima banyak masukan dan permintaan. PSI membutuhkan sosok Joko Widodo sebagai pimpinan pusat atau Dewan Pembina Partai di tingkat nasional,” ujar Ahmad Abas Karip.
Oleh karena itu, DPD PSI Muna Barat meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan Pusat (DPP) PSI.
Abas menjelaskan beberapa alasan mendasar mengapa Jokowi dianggap sangat tepat untuk memimpin PSI:
-
Kedekatan dengan Rakyat dan Karakteristik KepemimpinanJokowi dinilai memiliki kedekatan emosional dan empatik yang khusus dengan rakyat Indonesia. Gaya kepemimpinan Jokowi dianggap sangat selaras dengan nilai-nilai PSI yang inklusif dan sebagai “partai super terbuka”.
-
Dampak Nyata Kebijakan Dua PeriodeSelama dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, berbagai program kerja Jokowi telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik pembangunan infrastruktur maupun program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bansos lainnya.
-
Pemerataan Pembangunan hingga ke DesaKebijakan anggaran, salah satunya Alokasi Dana Desa yang dibagikan sesuai spesifikasi jumlah penduduk, terbukti dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi-misi pembangunan berkeadilan yang diusung PSI.
DPD PSI Muna Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini hingga tingkat pusat. Rencananya, usulan resmi ini akan kembali disampaikan secara langsung pada momentum HUT PSI yang dirangkaikan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada November 2026 mendatang.
“Hal ini adalah wujud keseriusan kami di tingkat daerah dalam memperjuangkan suara pengurus kecamatan, ranting, serta keinginan murni dari masyarakat akar rumput,” pungkas Ahmad Abas.
