MUNA BARAT, katasultra.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat menggelar rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Rafiudin, dengan melibatkan jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna Barat, Alimran, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muna Barat, La Ode Muhammad Taslim.
Dalam kesempatan tersebut, La Ode Rafiudin menegaskan pentingnya pembahasan ini untuk memastikan seluruh proses administrasi dan regulasi pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan.
“Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian administrasi dan regulasi atas pelaksanaan APBD 2025. Hasil evaluasi perlu kita tindak lanjuti bersama antara legislatif dan eksekutif sebelum nantinya ditetapkan secara resmi,” ujar Rafiudin.
Forum ini memfokuskan pembahasan pada penyesuaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 berdasarkan catatan evaluasi yang diterima. Kehadiran BKAD dan Bapenda dinilai krusial mengingat pertanggungjawaban anggaran tidak hanya menyangkut realisasi belanja, tetapi juga penerimaan pendapatan daerah, pengelolaan aset, hingga keselarasan antara perencanaan dan pelaporan keuangan.
Bagi DPRD, proses ini merupakan bentuk wujud fungsi pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah. Sementara bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat, rapat ini menjadi momentum untuk menyelesaikan setiap catatan evaluasi, baik secara administratif maupun substantif.
Pertanggungjawaban APBD ditegaskan bukan sebatas pemenuhan kewajiban dokumen tahunan. Di balik angka-angka laporan keuangan, terdapat program dan kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan mendalam antara legislatif dan eksekutif ini, dokumen pertanggungjawaban APBD Muna Barat TA 2025 diharapkan dapat disempurnakan serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sebelum memasuki tahap penetapan akhir. (Red)
