BUTON TENGAH — Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, tengah mengejar dua kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan: listrik dan transportasi. Pembangunan PLTS di tiga desa segera masuk tahap lelang. Di saat yang sama, usulan layanan feri harian Mawasangka–Talaga–Dongkala masih menghadapi keberatan dari Pemerintah Kota Baubau.
Bupati Buton Tengah Azhari mengatakan survei akhir lokasi PLTS telah dilakukan tim PLN dari Makassar, Kendari, Baubau, dan Mawasangka pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Survei dilakukan di Desa Talaga Besar, Kokoe, dan Wulu. Menurut Azhari, tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum proyek masuk proses lelang.
“Kita berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga pembangunan PLTS di tiga desa tersebut segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Azhari.
Azhari mengatakan rencana pengelolaan PLTS oleh PLN juga semakin menguat. Jika terealisasi, pembangkit tersebut diharapkan memperkuat akses listrik masyarakat di tiga desa yang menjadi lokasi pembangunan.
Persoalan akses kemudian berlanjut pada transportasi laut. Pemkab Buton Tengah mengusulkan agar KMP Mandidihang melayani rute Mawasangka–Talaga–Dongkala pulang-pergi setiap hari.
Pemerintah daerah menilai rute tersebut lebih mampu memberikan kepastian mobilitas bagi masyarakat dibanding pola pelayaran yang berjalan saat ini.
Selama ini kapal melayani rute Baubau–Talaga–Dongkala–Mawasangka–Baubau hanya dua kali sepekan. Frekuensi itu semakin tidak pasti ketika musim gelombang tinggi karena pelayaran dapat dihentikan demi keselamatan.
“Kami sudah mempelajari rute yang berjalan selama ini. Selain hanya dua kali seminggu, saat musim ombak pelayaran Baubau–Talaga–Dongkala juga kerap dihentikan demi keselamatan,” ujar Azhari.
Menurut Azhari, masyarakat membutuhkan layanan yang bukan sekadar tersedia, tetapi memiliki jadwal yang dapat diandalkan. Kepastian pelayaran, kata dia, berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah kepulauan.
Namun, kepentingan tersebut berhadapan dengan kepentingan pengguna jasa dari wilayah Baubau.
Dalam rapat terakhir di Kendari, Dinas Perhubungan Kota Baubau masih keberatan apabila rute Baubau–Talaga–Dongkala dihentikan.
Azhari mengakui perubahan rute dapat berdampak terhadap pelaku usaha yang selama ini mengandalkan penyeberangan langsung dari Baubau menuju Talaga maupun Dongkala.
Karena itu, persoalannya tidak sesederhana mengganti jalur pelayaran. Perubahan rute membutuhkan adendum dan persetujuan seluruh pihak yang menandatangani kontrak.
Meski begitu, Azhari menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
“Kepastian jadwal dan rutinitas layanan feri lebih penting bagi sebagian besar masyarakat. Ini juga berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan pembangunan,” katanya.
Pemkab Buton Tengah kini memilih jalur komunikasi untuk mencari titik temu dengan Pemerintah Kota Baubau. Azhari berharap perubahan pola pelayaran tidak dipandang sebagai kepentingan satu daerah, melainkan sebagai upaya mencari model layanan yang lebih efektif bagi masyarakat.
“Kita akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Kota Baubau untuk mencari jalan terbaik. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Di Buton Tengah, pembangunan PLTS dan perjuangan mengubah rute feri pada akhirnya berbicara tentang kebutuhan yang sama: kepastian akses. Listrik yang tersedia dan transportasi laut yang rutin menjadi dua prasyarat penting bagi masyarakat kepulauan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan pembangunan.
Laporan : Aisyah
